Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2016, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas utama melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

 

FUNGSI UTAMA

Secara operasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalimantan Utara memiliki 14 fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
  2. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis manajemen pendidikan;
  3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kurikulum;
  4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan dan tenaga kependidikan;
  5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perizinan pendidikan;
  6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sarana bahasa dan sastra;
  7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kebudayaan;
  8. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesenian tradisional;
  9. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sejarah dan cagar budaya;
  10. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis permuseuman;
  11. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  12. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
  13. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

PROGRAM

Berdasarkan Fungsi Utama, Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, memiliki program antara lain :

  1. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Perumusan kebijakan pendidikan dan Kebudayaan
  3. Manajemen pendidikan jenjang SMA, SMK dan SLB;
  4. Manajemen Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan lainnya.
  5. Manajemen perizinan pendidikan;
  6. Manajemen teknis sarana bahasa dan sastra;
  7. Manajemen teknis kesenian tradisional; sejarah dan cagar budaya;
  8. Manajemen teknis urusan permuseuman;
  9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  10. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.