Informasi

PPDB Kaltara Lancar, Guru dan Wali Murid Sambut Baik Penerapan Zonasi

JAKARTA – Agenda proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2019 yang dicetuskan pemerintah mendapatkan respon positif dari tenaga pengajar dan pendidik serta wali murid.

Salah satunya Kepala Sekolah SMAN 1 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Sunjono.

Proses PPDB tahun 2019 ini dianggapnya tidak sesulit yang dibayangkan. Buktinya, PPDB di sekolahnya berjalan dengan lancar dan aman.

“Pelaksanaan penerimaan PPDB berjalan dengan lancar dan aman karena prosesnya sudah kita lewati dan mulai dengan sosialisasi ke tingkat di bawah kita SMP lewat MKKS, MTS dan sekolah sederajat.Begitu juga peran besar Dinas Pendidikan provinsi Kalimantan Utara yang juga menyampaikan ke Dinas Kabupaten Kota, lalu rakor dan bimbingan dengan MKKS jenjang SMP MTS dan sederajat. Sehingga pelaksanaan sudah merata baik di kota atau luar kota Tanjung Selor,” ujar Sunjono usai mengumumkan Hasil PPDB di sekolah yang dipimpinnya, Minggu (30/6).

Menurut Sunjono, saat proses PPDB tahun 2019 tidak ada keluhan berarti dari para orangtua dan wali murid. Semuanya kata dia sudah memahami proses seleksi siswa baru tahun 2019 yang memang berbeda dari tahun sebelumnya.

Siti Khadijah (14) salah satu peserta didik baru yang mendaftar di SMAN 1 Tanjung Selor mengaku tidak ada kesulitan saat datang ke sekolah.

Siti Khadijah (14) salah satu peserta didik baru yang mendaftar di SMAN 1 Tanjung Selor mengaku tidak ada kesulitan saat datang ke sekolah. (HO – KEMENDIKBUD)

“Jadi masyarakat paham ada juga orangtua yang sudah mengurus jauh-jauh hari sebelumnya, dengan persyaratan yang sudah ditentukan seperti perpindahan KK, surat domisili yang tentunya memenuhi aturan yang diberlakukan aturan dari pusat.Jadi orangtua sudah mempersiapkan,” ujar Sunjono.

Jikalau ada permasalahan dari orangtua murid lanjut Sunjono saat proses pendaftaran semuanya bisa diatasi dengan cara-cara persuasif dan baik.

“Jika ada permasalahan adalah hal wajar bukan permasalahan yang harus selalu dibesar-besarkan. PPDB tahun 2019 memang berbeda dengan tahun 2018, tahun 2019 ini berdasarkan seleksi tempat tinggal, zonasi. Kalau ada masalah caranya dengan pendekatan personal kalau tahapannya bisa diatasi tim maka cukup panitia menjelaskan,” ujarnya.

Kalau panitia perlu lagi penguatan maka diarahkan ke tim inti sekretaris dan ketua.

“Apabila masih dirasa butuh penjelasan lebih lanjut maka saya kepala sekolah melakukan pendekatan sesuai arahan rakor dengan dinas pendidikan dan badan pembinaan SMA Kemendikbud, dan Alhamdulillah orangtua murid juga paham,” tambah Sunjono.

SMAN 1 Tanjung Selor kata Sunjono memiliki kuota sebanyak 284 siswa yang dibagi ke dalam delapan rombongan belajar atau kelas dengan masing-masing rombongan belajar atau kelas 36 siswa.

Anton, ayah dari Siti Khadijah juga mengaku senang anaknya bisa bersekolah SMA dan lokasinya dekat dengan rumah.

Anton, ayah dari Siti Khadijah juga mengaku senang anaknya bisa bersekolah SMA dan lokasinya dekat dengan rumah. (HO – KEMENDIKBUD)

Kuota 284 siswa dibagi-bagi berdasarkan jalur keluarga miskin atau program keluarga harapan 4 siswa, jalur prestasi 4 siswa, jalur perpindahan atau mutasi 5 dan jalur zonasi atau reguler 271 siswa.

Hal senada dilontarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 2 Tanjung Selor, Didik Sukanto.

Ia mengaku proses PPDB tahun 2019 berjalan dengan lancar dan aman.

“Kami juga kerjasama dengan PT Telkom menyediakan aplikasi PPDB online atau daring sehingga PPDB online SMA di Kalimantan Utara lancar dan aman,” ujar Didik.

Didik juga menyambut gembira dengan sistem PPDB tahun 2019 berdasarkan zonasi.

Hal itu kata dia bisa memunculkan pemerataan dan mengikis adanya persepsi tentang sekolah unggulan dan sekolah non unggulan.

“Dengan adanya PPDB dengan zonasi harapan saya pribadi ada pemerataan masukan atau input siswa ke kecamatan juga akan mengikis pandangan masyarakat terhadap sekolah ungggulan dan non unggulan,” ujar Didik.

Agenda proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2019 yang dicetuskan pemerintah mendapatkan respon positif dari tenaga pengajar dan pendidik serta wali murid.

Agenda proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2019 yang dicetuskan pemerintah mendapatkan respon positif dari tenaga pengajar dan pendidik serta wali murid. (HO – KEMENDIKBUD)

Sementara bagi para guru, kata Didik, dengan adanya sistem zonasi bisa memacu motivasi dalam kegiatan belajar dan mengajar.

“Ada pemerataan guru mata pelajaran guru senang sekali, semangat dan ini suatu langkah positif bagi kami,” ujar Didik.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Kalimantan Utara, Sigit Muryono mengatakan adanya koordinasi antara jenjang sekolah-sekolah di bawah SMA seperti SMP, MTS lewat MKKS.

Begitu juga peran besar Dinas Pendidikan Provinsi Kaltara yang juga menyampaikan dan melakukan sosialisasi kepada Dinas-dinas Kabupaten dan Kota membuat PPDB tahun 2019 berbasis zonasi berjalan dengan lancar.

“Kami adakan rakor di bulan Februari, mengundang MKKS dari jenjang SMP juga Dinas Pendidikan kabupaten dan kota. Supaya para kepala sekolah ini bisa menyampaikan juga ke orang tua yang anaknya segera lulus dan menjadi calon peserta didik SMA atau SMK. Sehingga masyarakat paham akan adanya perbedaan PPDB tahun 2018 dengan PPDB tahun 2019,” tutur Sigit, Sabtu (29/6).

Siti Khadijah (14) salah satu peserta didik baru yang mendaftar di SMAN 1 Tanjung Selor mengaku tidak ada kesulitan saat datang ke sekolah.

Ia hanya butuh waktu satu jam untuk melakukan pendaftaran dari jalur keluarga miskin dan program keluarga harapan bahkan Ijah sapaan akrabnya datang sendiri untuk mendaftar ke sekolah.

“Kemarin daftar sendiri persyaratannya fotokopi KIP dan PKH, SKHU KK sama akte kelahiran.Datang dulu ke pengecekan berkas, ambil nomor urut kemudian pergi lagi ke panitia cek berkas lagi. Kurang lebih 1 jam proses pendaftaran,” ujar Ijah.

Sulung dari empat bersaudara ini juga mengaku senang bisa diterima di SMAN 1 Tanjung Selor yang tak jauh dari rumahnya.Ia pun tidak lupa memberikan semangat kepada teman-teman yang bernasib serupa dengannya yakni bersekolah dengan KIP(Kartu Indonesia Pintar) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Kalau saya ya mungkin kalau kita tuh mau sekolah kita harus semangat sekolah karena harapan dari keluarga baik mau bagaimnapun keterbatasan keluarga supaya masa depan cerah. Teman teman yang menerima KIP karena kita sudah diperjuangkan pemerintah kita harus lebih semangat membantu kita sekolah enggak boleh malas-malas belajar,” ujar Ijah.

Anton, ayah dari Siti Khadijah juga mengaku senang anaknya bisa bersekolah SMA dan lokasinya dekat dengan rumah.

Selain menghemat ongkos karena bisa membawa bekal dan berangkat dengan berjalan kaki, sekolah yang dekat dengan rumah mempermudah kontrol kepada anak-anaknya.

“Kalau masalahnya kita kan begini pak. Kerjanya kan harian. Kadang bisa sampai sore, kalau saya tak bisa antar jemput, Ijah bisa pulang sendiri.Sekolah itu walaupun dia bagus, tapi jauh dari rumah atau luar provinsi, padahal kondisi kita seperti ini, terbatas, mau tidak mau pilih yang dekat. Lebih nyaman, kalau dekat bisa kontrol juga,” ujar Anton.

Perpres Jadi Solusi

Terpisah, Staf ahli Menteri Pendidikan bidang regulasi pendidikan Catharina Muliana Girsang, mengatakan, peraturan presiden (Perpres) terkait zonasi pendidikan, dan ditargetkan selesai pada tahun ini.

Saat ini, proses penyempurnaan aturan tersebut masih memerlukan pendalaman dengan 18 kementerian dan lembaga terkait seperti Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Agama.

“Kami memandang bahwa zonasi sekolah itu bukan hanya kami. Tapi perlu sinkronisasi, kolaborasi, dan sinergi antar-KL dan pemda,” kata Catharina usai Diskusi Media FMB9 di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (1/7).

Diharapkan, penyempurnaan aturan melalui Perpres, dapat memperkuat koordinasi dan sinkornisasi program pembangunan pendidikan.

Serta dapat menghindarkan aturan sistem zonasi PPDB yang diubah-ubah atau dimodifikasi sehingga menimbulkan kebingungan masyarakat seperti yang terjadi saat ini.

“Melalui aturan Perpres nanti, akan bisa dipetakan seluruh populasi siswa sehingga nanti akan mudah menyesuaikannya, termasuk kekurangan guru, dan ketimpangan sarana prasarana,” kata dia.

Saat ini Kemendikbud telah berhasil memetakan sebanyak 2.580 zona pendidikan di seluruh Indonesia.

“Setelah ini kami akan mendata kondisi sarana dan prasarana sekolah, termasuk guru dan tenaga kependidikan,” ujar perempuan berkacamata ini.

Kemendikbud juga telah mengidentifkasi sejumlah permasalahan penerapan sistem zonasi tahun ini di beberapa daerah.

Segera, Kemendikbud bersama Kemendagri akan melakukan evaluasi pelaksanaan PPDB di bulan Juli ke daerah yang telah selesai melaksanakan.

“Untuk melihat dan memetakan.Jadi kami ingin melihat kenapa ada penyimpangan?Apa kendalanya? Khususnya di daerah yang mencuat permasalahannya,” kata Chatarina.

Anggota Ombudsman RI, Ahmad Su’adi mendukung penerbitan Perpres tentang Zonasi Pendidikan.

Secara umum, Ombudsman memandang penerapan kebijakan sistem zonasi selama tiga tahun terakhir telah menurunkan jumlah praktik jual beli kursi/titipan serta pungutan liar di dunia pendidikan.

Khususnya yang selama ini dilakukan di sekolah-sekolah yang dianggap unggulan atau favorit.

“Ini ‘kan program pemerintah, bukan hanya Kemendikbud.Maka benar adanya Perpres, sehingga semua bisa terlibat,” kata dia.

Ia mengatakan, meski kebijakan zonasi pendidikan bertujuan baik, yakni meratakan kualitas pendidikan di Indonesia, sosialisasi perlu dilakukan sampai level pemerintah daerah, melalui lingkup kerja sama antar kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Memang menyempurnakan sosialisasikan itu perlu dilakukan terutama terkait penyediaan data online yang bisa diakses oleh semua.Kerjasama antara sekolah dan masyarakat, kemudian Kemendikbud dengan Kemendagri dalam hal menyosialisasikan program ini,” lanjut Su’adi.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menegaskan perlunya langkah-langkah cepat dan strategis dalam penerapan sistem zonasi agar dapat berjalan lancar, diterima masyarakat, dan berkelanjutan.

“Pertama, kita harus memastikan bahwa peraturan yang ada dilaksanakan secara tegas.Penegakkan hukumnya juga jelas,” ujarnya.

Apabila terdapat penyimpangan, pelanggaran, dan penyalahgunaan, maka harus ada penindakan yang tegas dan tidak pandang bulu.Baik itu menyangkut masyarakat, pejabat, dan aparat, tambah Anggota Legislatif dari Dapil Kalimantan Timur ini.

“Kemendagri yang berperan memberikan sanksi kepada daerah, bukan Kemendikbud. Makanya kalau ada Perpres, lebih jelas acuan hukumnya, siapa berbuat apa. Dan sebenarnya bisa dilakukan insentif dan disinsentif,” imbuh Hetifah. (*)

 

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Live Chat

)
    is typing...

    Fill in the form below to send us a message.

    Kirim Pesan Cancel
    Close